Back to Kompasiana
Artikel

Humor

Deni Ahmad Wijaya

Banyak yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa banyak kebijakan dari pemerintah tidak diketahui dasar, selengkapnya

Hutan Gundul letak Hidupku

OPINI | 05 January 2011 | 05:08 Dibaca: 43   Komentar: 0   0

Tak tampak sudah hijaunya hutan di pusat kota-kota besar di Negeri CJDW, banyak sudah pemukiman warga dan gedung-gedung besar yang menjadi isi dari kota itu. Polusi yang beterbangan akibat banyaknya asap kendaraan bermotor dan pabrik yang beroperasi setiap hari, pohon-pohon besar di pinggir-pinggir jalan terlalu kenyang untuk menghirupnya setiap hari. Tanah yang semakin tahun semakin ambles mendekati 1m diatas permukaan laut karna tak kuat punggung untuk memikul bangunan yang makin hari, makin rapat dan tentunya makin berat untuk sang bumi..

Dimana lagi akan ku tanam pohon ini?

1 pohon memerlukan waktu minimal 1 dekade untuk menjadi dewasa dan “bekerja” melawan polusi. Umur 7 tahun adalah umur pohon untuk siap untuk di tebang. Logikanya jika semakin lama,manusia semakin ganas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan bisakah anak cucu mereka hidup dengan sisa kehidupan mereka yang telah mereka wariskan ini.? Seorang orang tua yang bijak adalah orang tua yang lebih memikirkan kehidupan anaknya saat ini dan esok daripada hidupnya sendiri.

Tak beda jauh dengan di kota, perluasan lahan makin menjadi di desa. Hanya saja jika dikota tujuannya adalah membangun suatu aset ekonomi tetapi di desa di bangun tempat berteduh dan tempat untuk bercocok tanam. Membludaknya jumlah penduduk di desa karna kurang efektifnya sosialisasi KB membuat pusing mereka sendiri untuk hidup. Akhirnya selain karna program pemerintah yang hanya sedikit bisa mereka nikmati maka terpaksa pembalakan hutan di sekitar mereka yang kita dapat lihat.

Suatu hari Sumino datang pada salah satu semut yang sedang menikmati istirahatnya setelah bekerja.

“Selesai pak? Lagi istirahat nih?”sapa Sumino akrab.

“Iya ini,nak. Baru aja selesai. Sumino mau kemana?”tanya semut.

“Gak ada pak, Cuma mau lihat ladang para semut disini. Gimana hasilnya panen kemarin,pak?”balas Sumino.

Sampai akhirnya perbincangan itu memasuki topik pemerintahan..

“Kok tanam di hutan sih pak? Apa gak takut longsor kalo musim hujan?”tanyanya.

“Mau gimana lagi? Di desa udah gak cukup tanahnya buat di jadikan ladang kami. Kepemilikan tanah banyak di miliki oleh keturunan ningrat. Kami mah orang kecil, paling Cuma bisa beli buat tempat tinggal anak-anak kami kalo udah berumah tangga nanti. Terpaksa kami buka lahan di hutan ini..daripada nyuruh anak kami kerja di Negeri orang? Huuufh…itu malah yang saya takutkan. Dengar dari si Ayam katanya banyak pekerja yang di siksa disana, malah ada yang sampai meninggal. Aduuh, daripada kayak gitu mending saya kumpulin semua anggota keluarga disini aja. Cari slamet aja.”Cerita semut.

“Benar juga sih,pak. Tapi kalo kayak gini terus kan juga bisa bahaya,pak. Kalo daerah sini kehabisan air,gimana? Belum lagi kalo longsor, malah aset bapak yang selama ini di perjuangkan akan hancur. Terus anak cucu bapak dan saya nanti mau nyari makan dimana? Orang udah kita habiskan semua lahannya?” Sahut Sumino.

“Benar juga ya..emmm..serba salah kalo kayak gini ya?” pikir semut.

Ternyata sebenarnya para semut yang membuka lahan di hutan bukan lah hanya untuk memperbaiki taraf hidupnya, melainkan mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Beda yang telah membuka lahan baru untuk mendirikan produksi tertentu. Secara dangkal seolah sangat membantu pemerintah dan kehidupan masyarakat sekitar. Negara mendapat Fee dalam periode tertentu, sedangkan masyarakat sekitar mendapat mata pencaharian dengan bekerja di Perusahaan tersebut.

Padahal pembukaan lahan untuk produksi lebih membabi buta dalam hal perluasan area, merusak lingkungan, pencemaran udara, air yang menyebabkan kualitas sanitasi masyarakat sekitar menjadi buruk, dan akhirnya berdampak pada kesehatan warga. Kenapa orang miskin yang melakukannya karna desakan kehidupan sangat gampang terjerat hukum, sedangkan Pengusaha yang menginginkan profit dan meninggikan nilai hidupnya secara gampang mendapat izin dari pihak tertentu.

Pemerintah harus lebih berfikir dan menilai berdasarkan hati nurani bukan hanya sekedar normatif. Sedikit-dikit menurut Undang-undang, sedikit-dikit menurut peraturan yang berlaku, zaman sekarang undang-undang atau peraturan itu bisa di bolak-balik sesuai dengan pesanan dan kemampuan untuk membayar administrasi dan penyewaan pengacara handal. Dan orang miskin tidak mampu untuk melakukan itu.

Kalo terus seperti ini kesenjangan sosial akan menjadi lebih tinggi dan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme akan tetap menjadi juara bertahan di Negeri ini..

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Masa Kecil Membuat Ahok Jadi …

Hendra Wardhana | | 23 November 2014 | 22:44

Pungutan di Sekolah: Komite Sekolah Punya …

Herlina Butar-butar | | 23 November 2014 | 22:08

Masyarakat Kampung Ini Belum Mengenal KIS, …

Muhammad | | 23 November 2014 | 22:43

Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (COP) …

Daniel Ferdinand | | 24 November 2014 | 06:23

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Musni Umar: Bunuh Diri Lengserkan Presiden …

Musni Umar | 5 jam lalu

Baru 24 Tahun, Sudah Dua Kali Juara Dunia! …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Momentum Pencabutan Subsidi BBM, Memicu Dua …

Dwi Hartanto | 7 jam lalu

Menampar SBY dengan Kebijakan Jokowi …

Sowi Muhammad | 16 jam lalu

Dengan Interpelasi, Jokowi Tidak Bisa …

Ibnu Purna | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Autokritik untuk Kompasianival 2014 …

Muslihudin El Hasan... | 8 jam lalu

Kangen Monopoli? “Let’s Get …

Ariyani Na | 8 jam lalu

Catatan Kecil Kompasianival 2014 …

Sutiono | 8 jam lalu

Jangan Sembarangan Mencampur Premium dengan …

Jonatan Sara | 8 jam lalu

Beda Banget Nasib Rinni dan Aris …

Dean Ridone | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: